Halaman

PBB P-2

PBB P-2

DASAR HUKUM :

bapenda pacitan cetak sppt pbb 2018 pacitan

STANDARISASI PELAYANAN PBB-P2

1. PENDAFTARAN OBYEK PAJAK BARU

 PERSYARATAN
1. Permohonan tertulis dari wajib pajak
2. Mengisi SPOP dan L-SPOP (jika ada bangunan)
3. Surat kuasa (jika dikuasakan)
4. Fotokopi salah satu kartu identitas diri (KTP, KK atau Kartu Identitas lainya)
5. Fotokopi salah satu bukti kepemilikan tanah (sertifikat atau akta jual beli/hibah/warisan)
6. Fotokopi SPPT disebelahnya
7. Surat Keterangan dari Desa bahwa SPPT belum terbit

2. MUTASI OBYEK/SUBYEK PAJAK

 PERSYARATAN
1. Permohonan tertulis dari wajib pajak
2. Mengisi SPOP dan L-SPOP (jika ada bangunan)
3. Surat kuasa (jika dikuasakan)
4. Fotokopi salah satu kartu identitas diri (KTP, KK atau Kartu Identitas lainya)
5. Fotokopi salah satu bukti kepemilikan tanah (sertifikat atau akta jual beli/hibah/warisan)
6. SPPT Asli
7. Bukti lunas PBB tahun terakhir / Fotocopy STTS

3. PEMBETULAN

 PERSYARATAN
1. Permohonan tertulis dari wajib pajak
2. Mengisi SPOP dan L-SPOP (jika ada bangunan)
3. Surat kuasa (jika dikuasakan)
4. Fotokopi salah satu kartu identitas diri (KTP, KK atau Kartu Identitas lainya)
5. Fotokopi salah satu bukti kepemilikan tanah atau bangunan (sertifikat atau akta jual beli/hibah/warisan)
6. SPPT Asli tahun bersangkutan
7. Fotokopi Bukti lunas PBB tahun terakhir / Fotocopy STTS
8. Untuk pembetulan luas dilampiri dengan surat keterangan luas dari Desa/Kelurahan

4. PEMBUATAN SALINAN SPPT

 PERSYARATAN
1. Permohonan tertulis dari wajib pajak
2. Surat kuasa (jika dikuasakan)
3. Fotokopi salah satu kartu identitas diri (KTP, KK atau Kartu Identitas lainya)
4. Fotokopi SPPT/STTS tahun terakhir
5. Bukti lunas PBB tahun terakhir / Fotocopy STTS

5. PENENTUAN KEMBALI JATUH TEMPO PEMBAYARAN

 PERSYARATAN
1. Permohonan tertulis dari wajib pajak
2. Surat kuasa (jika dikuasakan)
3. Fotokopi salah satu kartu identitas diri (KTP, KK atau Kartu Identitas lainya)
4. SPPT Asli tahun bersangkutan
5. Fotokopi SPPT tahun bersangkutan
6. Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir
7. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tentang penerimaan SPPT

6. PENUNDAAN PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK (SPOP)

 PERSYARATAN
1. Permohonan tertulis dari wajib pajak
2. Surat kuasa (jika dikuasakan)
3. Fotokopi salah satu kartu identitas diri (KTP, KK atau Kartu Identitas lainya)

7. PEMBATALAN SPPT/SKP/STP

 PERSYARATAN
1. Permohonan tertulis dari wajib pajak
2. Surat kuasa (jika dikuasakan)
3. Fotokopi salah satu kartu identitas diri (KTP, KK atau Kartu Identitas lainya)
4. SPPT Asli tahun bersangkutan
5. Surat keterangan ketidakbenaran penerbitan SPPT/SKP/STP dari Kepala Desa mengetahui Camat

8. KEBENARAN PENUNJUKAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

 PERSYARATAN
1. Permohonan tertulis dari wajib pajak
2. Surat kuasa (jika dikuasakan)
3. Fotokopi salah satu kartu identitas diri (KTP, KK atau Kartu Identitas lainya)
4. Fotokopi salah satu bukti kepemilikan tanah atau bangunan (sertifikat atau akta jual beli/hibah/warisan)
5. SPPT Asli tahun bersangkutan
6. Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir / STTS

9. MUTASI OBYEK/SUBYEK PAJAK

 PERSYARATAN
1. Permohonan tertulis dari wajib pajak dengan mengemukakan jumlah PBB terhutang menurut wajib pajak disertai dengan alasan pendukung
2. Surat kuasa (jika dikuasakan)
3. Fotokopi salah satu kartu identitas diri (KTP, KK atau Kartu Identitas lainya)
4. Fotokopi salah satu bukti kepemilikan tanah atau bangunan (sertifikat atau akta jual beli/hibah/warisan)
Bagikan :
Copyrights © 2020 All Rights Reserved Bapenda Kabupaten Luwu.
Jln. Jend. Sudirman No. 1 (komplek perkantoran Pemda Kab. Luwu)
Bependaluwu7@gmail.com · (0471)-1234567 ·