Halaman

LAKIP 2020-2021

BAB I

PENDAHULUAN

    1. Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik pada saat ini yang selalu di dengungkan adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Muara tuntutan ini pada prinsipnya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik ( good governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme terutama yang diatur dalam pasal 3 mengatur asa umum penyelenggaraan negara/daerah meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Amanah yang terkandung dalam Undang-undang tersebut dipertegas dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karna itu Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah negara mempunyai kewajiban menyusun laporan kinerja sebagai bentuk perwujudan dari akuntabilitas sesuai kewenangan dalam Pengelolaan sumber daya berdasarkan rencana strategis Tahun 2020- 2024 yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab perlu dilaksanakan pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuannya dalam penyelenggaraan  Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mendukung pemerintah yang Akuntabilitas dan terukur.

Laporan kinerja merupakan komitmen nyata Kinerja Instansi Pemerintah dalam 1 Tahun, Laporan Kinerja disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesusi dengan tujuan sasaran kebijakan dan Program yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis BAPENDA Kab. Luwu tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja disusun dengan menggunakan pengukuran kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja (TAPKIN). Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerta (TAPKIN) depergunakan sebagai manifestasi pengukuran pencapaian kinerja tahunan yang tergambar dalam rencana strategis (RENSTRA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam rencana kinerja tersebut disusun Rencana Kinerja Tahunan (RENJA) yang merupakan konfilasi keseluruhan program dan kegiatan dalam satu tahun Anggaran. Kesemua ini sebagia langka awal dalam Pengukuran capaian visi dan misi  Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun terhadap pencapaian sasaran visi dan misi akhir atau target pencapaian 5 (lima) tahun dan sebagai penjabaran dan operasionalisasi dari Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk itu Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah diharuskan menyusun laporan instansi pemerintah daerah.

    1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
      1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan daerah Kab. Luwu Nomor 7 Tahun 2016, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang  Pendapatan Daerah yang menjadi kewenagan daerah kabupaten. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pendapatan daerah Kab. Luwu mempunyai Fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah;
  3. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
      1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

  1. Sekretaris. terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Hukum.
    3. Sub Bagian Keuangan;
  2. Bidang Penagihan Pajak Daerah, terdiri dari :
    1. Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
    2. Subbidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah;
    3. Subbidang Pembukuan dan Verifikasi Pajak Daerah;
  3. Bidang Retribusi, terdiri dari :
    1. Subbidang Pendataan dan Penetapan Retribusi Daerah;
    2. Subbidang Penagihan dan Keberatan Retribusi Daerah;
    3. Subbidang Pembukuan dan Verifikasi Retribusi Daerah;
  4. Bidang Pengkajian dan Pengembangan , terdiri dari :
    1. Subbidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan dana Perimbangan;
    2. Subbidang Pengkajian dan Pengembangan Hasil Pengelolaan Kekanyaan Daerah;
    3. Subbidang Pengkajian dan Pengembangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah;
  5. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, terdiri dari :
    1. Subbidang Pendataan Penetapan PBB P-2 dan BPHTB;
    2. Subbidang Pendataan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB;
    3. Subbidang Pembukuan dan Verifikasi PBB P2 dan BPHTB.

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu selengkapnya sebagaimana Gambar Berikut :

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Berdasarkan Pendidikan

Dengan struktur organisasi tersebut di atas diharapkanterjadi sinergi antar line dan fungsi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, dalam menjalankan organisasi, Badan Pendapatan daerahKabupaten Luwu didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 155 Pegawai yang terdiri dari 68 PNS dan 87 Non PNS dengan klasifikasi berdasarkan pendidikan dan golongan sebagai berikut :

Bagikan :
Copyrights © 2020 All Rights Reserved Bapenda Kabupaten Luwu.
Jln. Jend. Sudirman No. 1 (komplek perkantoran Pemda Kab. Luwu)
Bependaluwu7@gmail.com · (0471)-1234567 ·

No

Pendidikan

Laki - Laki

Perempuan